BUPATI TEKANKAN KOMITMEN OPD, MCSP (MONITORING, CONTROLLING, SURVEILLANCE FOR PREVENTION)DAN REKOMENDASI BPK HARUS TUNTAS

Bengkulu Tengah, MC Benteng – Bupati Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) serta mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan MCSP dan TLHP BPK di Ruang Rapat Bupati Bengkulu Tengah, Selasa (27/10/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Inspektur Daerah Welldo Kurniyanto, S.E., M.M., CGCAE., CFrA., Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Apileslipi, S.Kom., M.Si., CHRM., serta kepala OPD atau perwakilan.

Dalam pembahasan MCSP, Bupati Rachmat Riyanto menekankan pentingnya komitmen dan keterlibatan aktif seluruh OPD dalam meningkatkan capaian penilaian pencegahan korupsi. Ia menyebutkan, capaian MCSP Kabupaten Bengkulu Tengah pada 2025 berada di angka 81 persen lebih, sehingga diperlukan evaluasi dan langkah perbaikan agar hasil penilaian berikutnya dapat meningkat.

“Capaian tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Saya minta dan dorong seluruh OPD agar lebih fokus dan serius memenuhi indikator MCSP, sehingga pada penilaian berikutnya kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik,” tegas Bupati.

Menurutnya, MCSP merupakan salah satu instrumen untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator pada area-area yang telah ditetapkan. Karena itu, setiap kepala OPD diminta bertanggung jawab terhadap pemenuhan dokumen dan indikator yang menjadi kewenangannya, sekaligus menggerakkan jajaran masing-masing untuk mendukung peningkatan capaian tersebut.

Bupati juga mengingatkan agar setiap OPD memperhatikan jadwal pemenuhan dan pengunggahan dokumen sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dokumen yang telah disiapkan dapat dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah untuk menjalani proses verifikasi sehingga pemenuhan indikator berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Welldo Kurniyanto memaparkan perkembangan capaian MCSP Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa progres pemenuhan dokumen terus berjalan dan memerlukan koordinasi serta percepatan dari seluruh OPD terkait.

Pemaparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna mengidentifikasi kendala serta mendorong langkah-langkah perbaikan dalam pemenuhan indikator MCSP.

Rapat selanjutnya membahas TLHP BPK RI sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Bupati menegaskan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh OPD.

“Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari proses pengawasan yang rutin kita laksanakan. Setiap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Saya minta seluruh kepala OPD bertanggung jawab dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut sesuai kewenangannya,” ujar Rachmat.

Ia menambahkan, keseriusan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Dalam pemaparannya, Welldo Kurniyanto menjelaskan bahwa terdapat 865 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, dengan 701 rekomendasi telah diselesaikan. Pemerintah daerah terus mendorong penyelesaian rekomendasi yang masih dalam proses, termasuk melalui koordinasi dengan OPD terkait dan pemenuhan bukti tindak lanjut sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian rekomendasi yang belum tuntas, termasuk tindak lanjut terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap seluruh OPD semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap jadwal pemenuhan dokumen MCSP, serta mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

(MC/BDR)